GIBRAN MUNDUR DARI KURSI WAPRES, YUSRIL SINGGUNG SOEHARTO, PAKAR HUKUM SOROT PERSOALAN KONSTITUSI
Pemuda Harus Mandiri, Jangan Bergantung kepada Penguasa
MAROS,– Dinamika politik nasional kembali memasuki babak baru setelah Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, resmi menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026).
Keputusan tersebut menjadi perhatian publik sekaligus memunculkan beragam perspektif, mulai dari aspek ketatanegaraan, konsekuensi politik hingga refleksi terhadap masa depan demokrasi Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menanggapi pengunduran diri Gibran dengan mengaitkannya pada momentum berhentinya Presiden Soeharto pada 1998.
Menurut Yusril, terdapat kemiripan dalam bentuk pernyataan berhenti yang disampaikan oleh kedua tokoh tersebut. Yusril bahkan mengungkapkan bahwa dirinya pernah menyusun naskah pernyataan berhenti Soeharto pada 1998.
Meski demikian, keduanya berlangsung dalam situasi politik dan konteks jabatan yang berbeda. Soeharto merupakan Presiden Republik Indonesia, sedangkan Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Sementara itu, dari perspektif hukum tata negara, Herdiansyah Hamzah, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Mulawarman, dalam wawancaranya dengan Media Indonesia pada 10 November 2026, memberikan catatan kritis terhadap kemungkinan maupun keputusan pengunduran diri Gibran.
Herdiansyah menilai bahwa pengunduran diri tidak serta-merta menghapus persoalan konstitusional yang sebelumnya menjadi polemik terkait persyaratan pencalonan Gibran.
Ia juga berpandangan bahwa langkah tersebut tidak dapat begitu saja disebut sebagai pengunduran diri secara terhormat, mengingat terdapat dua putusan pengadilan, yakni Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), yang menurut penilaiannya mengonfirmasi persoalan persyaratan pendidikan tersebut.
Lebih jauh, Herdiansyah melihat pengunduran diri itu berpotensi menjadi jalan untuk menghindari proses pemakzulan melalui DPR yang memiliki konsekuensi politik jauh lebih besar.
SUARA PEMUDA BUTTA SALEWANGANG: JANGAN BERGANTUNG KEPADA PENGUASA
Menanggapi dinamika politik nasional tersebut, Asri Said, alumni Teknik Informatika Universitas Hasanuddin (Unhas), salah satu putra terbaik Butta Salewangang yang mengabdi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bawaslu Kabupaten Maros dan saat ini menjabat Ketua BKPRMI Sulawesi Selatan, menyikapinya dengan santai.
Menurut Asri, dinamika merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan politik dan kehidupan berbangsa.
"Namanya politik, tidak pernah ada tanpa dinamika. Kita tunggu saja episode berikutnya," ungkap Asri menanggapi perkembangan politik nasional tersebut.
Namun, di balik dinamika pergantian dan perubahan kepemimpinan nasional, Asri memberikan pesan tersendiri kepada generasi muda.
Menurutnya, sikap pemuda harus jelas dalam membangun masa depan. Pemuda tidak boleh hanya menjadi penonton, apalagi menggantungkan nasib dan masa depannya kepada siapa pun yang sedang memegang kekuasaan.
"Sebagai pemuda, sikap kita harus jelas. Kita harus terus berusaha dan berdoa agar bisa mandiri. Hilangkan ketergantungan kepada penguasa," tambahnya.
DEMOKRASI BUKAN SEKADAR PERGANTIAN KEKUASAAN
Pengunduran diri Gibran menjadi momentum penting untuk kembali mengingatkan bahwa demokrasi tidak boleh hanya diukur dari siapa yang menduduki kursi kekuasaan dan siapa yang meninggalkannya.
Lebih dari itu, demokrasi membutuhkan kepastian hukum, integritas penyelenggara negara, independensi lembaga pengawasan, serta keberanian masyarakat sipil dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.
Bagi generasi muda, peristiwa ini semestinya menjadi pelajaran politik bahwa kekuasaan memiliki batas, jabatan merupakan amanah, dan kemandirian masyarakat harus terus diperjuangkan.
Pesan dari Butta Salewangang, Maros, tersebut menjadi pengingat bahwa masa depan bangsa tidak boleh sepenuhnya ditentukan oleh dinamika elite politik.
Pemuda harus berani berpikir kritis, produktif, mandiri secara ekonomi, serta tetap menjaga idealisme dalam kehidupan demokrasi.
Karena pada akhirnya, bangsa yang kuat bukanlah bangsa yang pemudanya bergantung kepada penguasa, melainkan bangsa yang pemudanya mampu berdiri mandiri, berintegritas, dan berani mengawal kekuasaan.