ORMAS, PERS DAN INDEPENDENSI KONTROL SOSIAL: SAATNYA BUTTA SALEWANGANG MEMBANGUN TRADISI KRITIS, BUKAN SEKADAR KEMITRAAN KEKUASAAN
Ormas harus kritis, pers harus merdeka, dan kontrol sosial harus independen.
MAROS, SULAWESI SELATAN —(Selasa 10 Nop 2026)
Maraknya pertumbuhan organisasi kemasyarakatan (Ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta komunitas profesi di Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Maros yang dikenal dengan sebutan Butta Salewangang, semestinya menjadi kekuatan strategis dalam memperkuat demokrasi lokal dan mengawal arah pembangunan daerah.
Namun, bertambahnya jumlah organisasi tidak otomatis berbanding lurus dengan meningkatnya kualitas partisipasi masyarakat, keberanian menyampaikan kritik, maupun efektivitas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Di tengah dinamika hubungan antara pemerintah daerah, lembaga legislatif, organisasi masyarakat, dan insan pers, muncul satu pertanyaan mendasar: Apakah Ormas dan media masih menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen, atau justru mulai terjebak dalam lingkaran kenyamanan relasi kekuasaan?
Persoalan ini penting menjadi bahan refleksi bersama. Sebab, demokrasi lokal tidak cukup hanya diukur dari banyaknya organisasi yang berdiri, kegiatan seremonial yang diselenggarakan, atau kedekatan para tokoh masyarakat dengan pejabat pemerintahan.
Demokrasi yang sehat justru membutuhkan keberanian untuk mengawasi, mengkritisi, memberikan solusi, dan menyampaikan aspirasi masyarakat tanpa kehilangan etika serta tanggung jawab kebangsaan.
AKADEMISI: ORMAS HARUS MENJADI MITRA KRITIS, BUKAN PERPANJANGAN KEKUASAAN
Dari perspektif akademis, keberadaan Ormas dan LSM merupakan bagian penting dari masyarakat sipil (civil society) yang berfungsi menjaga keseimbangan relasi antara negara dan masyarakat.
Dalam kerangka demokrasi partisipatif, Ormas tidak seharusnya hanya hadir ketika pemerintah menyelenggarakan kegiatan, menerima undangan seremonial, atau membangun kedekatan dengan pejabat eksekutif dan legislatif.
Lebih dari itu, organisasi masyarakat harus memiliki kapasitas intelektual, keberanian moral, dan independensi kelembagaan untuk mengawal kebijakan publik.
Pengawasan terhadap pelayanan publik, transparansi anggaran, kualitas pembangunan infrastruktur, penanganan stunting, pemberdayaan UMKM, pendidikan, hingga digitalisasi pelayanan publik merupakan sejumlah ruang pengabdian yang membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat sipil.
Prinsip dasarnya adalah menjadi mitra strategis pemerintah tanpa kehilangan daya kritis terhadap pemerintah.
Kritik bukan bentuk permusuhan. Sebaliknya, kritik yang disampaikan berdasarkan data, kajian, dan kepentingan publik merupakan bagian dari kontribusi nyata dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.
ULAMA: MENJAGA KEHARMONISAN, MENOLAK FITNAH DAN PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN
Dari perspektif keagamaan, kehidupan bermasyarakat dan berorganisasi harus dibangun di atas nilai amanah, keadilan, tabayyun, serta tanggung jawab moral.
Ulama memiliki peran penting mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu identitas, fitnah, ujaran kebencian, maupun informasi yang belum terverifikasi di media sosial.
Namun, menjaga kondusivitas bukan berarti membungkam kritik.
Dalam ajaran Islam, amar ma'ruf nahi munkar mengandung pesan moral agar setiap individu dan kelompok memiliki kepedulian terhadap kebaikan bersama serta keberanian mencegah kemungkaran dengan cara yang bijaksana.
Kekuasaan merupakan amanah, organisasi merupakan sarana pengabdian, dan profesi jurnalistik merupakan tanggung jawab penyampaian kebenaran.
Karena itu, ulama, tokoh masyarakat, dan pemimpin organisasi perlu mengedepankan keteladanan dalam menjaga persatuan, menghindari fitnah, serta mengingatkan siapa pun yang memiliki kewenangan agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
PROFESIONAL: INDEPENDENSI PERS JANGAN DIKALAHKAN OLEH KEDekATAN DENGAN KEKUASAAN
Salah satu isu penting yang perlu mendapat perhatian serius adalah independensi media dan profesionalitas wartawan, khususnya mereka yang memiliki akses sangat dekat dengan lingkaran kekuasaan, baik eksekutif maupun legislatif.
Kedekatan wartawan dengan pejabat pemerintahan pada dasarnya bukan sebuah kesalahan. Hubungan profesional tersebut justru diperlukan untuk memperoleh informasi, melakukan konfirmasi, membangun komunikasi, dan menjalankan fungsi jurnalistik.
Namun, persoalannya muncul ketika kedekatan tersebut mulai memengaruhi independensi pemberitaan.
Wartawan tidak boleh kehilangan keberanian untuk mengajukan pertanyaan kritis hanya karena memiliki hubungan personal dengan pejabat. Media juga tidak boleh berubah menjadi alat pencitraan kekuasaan, corong kepentingan kelompok, atau sekadar penyebar agenda komunikasi politik.
Wartawan boleh dekat dengan penguasa untuk mendapatkan informasi, tetapi tidak boleh terlalu dekat hingga kehilangan jarak kritis terhadap kekuasaan.
Profesionalitas jurnalistik harus tetap berpedoman pada independensi, akurasi, keberimbangan, verifikasi, serta kepentingan publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Media yang sehat bukan media yang selalu memuji pemerintah, tetapi media yang mampu menyampaikan keberhasilan pemerintah sekaligus mengungkap kekurangan dan persoalan yang membutuhkan pembenahan.
Demikian pula, wartawan tidak boleh menjadikan kedekatan dengan pejabat eksekutif maupun legislatif sebagai ukuran prestise profesi.
Ukuran kehormatan seorang wartawan terletak pada integritas, kualitas karya jurnalistik, keberanian menjaga fakta, dan kepercayaan masyarakat.
EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF: TERBUKA TERHADAP KRITIK ADALAH TANDA KEDEWASAAN DEMOKRASI
Pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Maros juga perlu memandang keberadaan Ormas, LSM, akademisi, ulama, serta media sebagai bagian dari ekosistem demokrasi yang saling melengkapi.
Eksekutif memiliki tanggung jawab menjalankan pemerintahan dan pelayanan publik, sementara legislatif menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Dalam menjalankan fungsi tersebut, keduanya membutuhkan masukan, kritik, dan pengawasan masyarakat.
Oleh karena itu, ruang dialog antara pemerintah, DPRD, Ormas, LSM, media, akademisi, dan masyarakat perlu diperkuat secara terbuka dan berkelanjutan.
Beberapa agenda strategis yang patut menjadi perhatian bersama antara lain:
1. Pengawasan terhadap efektivitas program penanganan stunting dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
2. Pengawalan transparansi serta akuntabilitas anggaran pembangunan daerah.
3. Pengawasan digitalisasi pelayanan publik agar benar-benar mempermudah masyarakat.
4. Pendampingan dan pemberdayaan UMKM lokal agar semakin produktif dan mandiri.
5. Penguatan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan, serta kesempatan kerja bagi generasi muda.
6. Pengawasan terhadap pemerataan pembangunan hingga wilayah pedesaan.
7. Penguatan keterbukaan informasi publik dan mekanisme penyaluran aspirasi masyarakat.
Sinergi tidak boleh dimaknai sebagai keseragaman sikap. Pemerintah, organisasi masyarakat, dan media justru memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling membutuhkan.
MASYARAKAT: JANGAN MUDAH TERPROVOKASI, TETAPI JANGAN PULA APATIS
Masyarakat juga memiliki tanggung jawab menjaga kualitas demokrasi di lingkungannya.
Di tengah derasnya arus informasi digital, masyarakat dituntut lebih cerdas memilah informasi, memeriksa sumber berita, dan tidak mudah menyebarkan kabar yang belum terverifikasi.
Namun, sikap menjaga kondusivitas tidak boleh berubah menjadi sikap apatis terhadap persoalan publik.
Masyarakat harus tetap memiliki keberanian menyampaikan keluhan, mengawasi pelayanan publik, melaporkan dugaan penyimpangan melalui saluran yang sah, dan berpartisipasi dalam pembangunan.
Kondusivitas bukan berarti tidak boleh ada kritik. Kondusivitas adalah kemampuan masyarakat mengelola perbedaan pendapat secara dewasa, beradab, dan sesuai ketentuan hukum.
SAATNYA KONSOLIDASI MASYARAKAT SIPIL DI BUTTA SALEWANGANG
Kabupaten Maros membutuhkan organisasi masyarakat yang berintegritas, media yang independen, ulama yang memberikan pencerahan, akademisi yang menawarkan solusi, serta profesional yang bekerja berdasarkan kompetensi dan etika.
Jangan sampai Ormas hanya kuat dalam struktur kepengurusan, tetapi lemah dalam advokasi masyarakat.
Jangan sampai media memiliki akses luas ke pusat kekuasaan, tetapi kehilangan keberanian menyuarakan kepentingan publik.
Jangan sampai kemitraan berubah menjadi ketergantungan, kritik dianggap permusuhan, dan kedekatan personal mengalahkan tanggung jawab kelembagaan.
Pada akhirnya, pembangunan daerah bukan milik pemerintah semata. Pembangunan adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.
Butta Salewangang membutuhkan lebih banyak warga yang peduli, organisasi yang berani, ulama yang mencerahkan, akademisi yang kritis, profesional yang berintegritas, dan wartawan yang tetap merdeka.
Sebab, demokrasi yang sehat tidak membutuhkan banyak orang yang selalu mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Demokrasi membutuhkan orang-orang yang berani menyampaikan kenyataan, sekalipun kenyataan itu tidak selalu menyenangkan bagi pemegang kekuasaan.
Kritik adalah kepedulian. Pengawasan adalah tanggung jawab. Independensi adalah kehormatan. Dan pembangunan sejati harus selalu berpihak kepada kepentingan rakyat.
---
Catatan Redaksi: Naskah ini merupakan rilis opini dan gagasan publik. Bagian pandangan akademisi, ulama, dan profesional disusun sebagai kerangka perspektif, bukan kutipan wawancara atau pernyataan narasumber tertentu. Identitas dan kutipan langsung narasumber perlu dikonfirmasi sebelum diterbitkan sebagai hasil wawancara.
Kontributor: Redaksi / Pemerhati Sosial dan Pembangunan Daerah
Lokasi: Butta Salewangang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.