TIGA SUARA DARI MAROS: ANTARA PEMAKZULAN, KOMPROMI POLITIK, DAN HARAPAN WAPRES BARU
kepentingan bangsa dan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok politik.
Sejumlah Tokoh Soroti Mundurnya Gibran, Integritas dan Persatuan Bangsa Jadi Sorotan dalam Menentukan Pengganti
MAROS, SULAWESI SELATAN — Sabtu, 14 November 2026
Dinamika politik nasional pascapengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia terus menjadi perhatian publik. Peristiwa politik yang berlangsung pada Kamis, 12 November 2026, tersebut memunculkan beragam respons, mulai dari kritik keras terhadap proses politik yang melatarbelakanginya, dukungan terhadap penyelesaian melalui kompromi politik, hingga harapan agar figur pengganti memiliki integritas, kecerdasan, dan kemampuan mempersatukan bangsa.
Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, setidaknya tiga pandangan menarik disampaikan oleh sejumlah figur dengan latar belakang berbeda. Ketiganya memberikan perspektif mengenai bagaimana polemik kepemimpinan nasional seharusnya diselesaikan tanpa mengorbankan kepentingan rakyat.
1. Tiyo Ardianto: Gibran Perlu Berani Menentukan Sikap Politiknya Sendiri
Mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 2025, Tiyo Ardianto, yang dikenal sebagai mahasiswa Ilmu Filsafat UGM, pernah menjadi perhatian publik melalui pernyataannya yang viral pada Juni 2026 melalui kanal YouTube.
Dalam pandangannya, Tiyo melontarkan kritik keras terhadap perjalanan politik Gibran. Ia menyinggung janji politik mengenai penciptaan 19 juta lapangan kerja serta mempertanyakan sejauh mana Gibran memiliki kemandirian dalam menentukan arah dan masa depan politiknya.
Tiyo bahkan menyampaikan pandangan kontroversial bahwa Gibran sebaiknya berani mengambil sikap berlawanan terhadap kedua orang tuanya, Joko Widodo dan Iriana, apabila merasa ambisi politik keluarga telah membatasi kebebasan dirinya sebagai individu.
Dalam pernyataannya, Tiyo juga menyinggung kemungkinan membawa persoalan tersebut ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Pandangan tersebut merupakan kritik politik Tiyo yang perlu ditempatkan sebagai opini pribadi, bukan kesimpulan hukum atau fakta yang telah terbukti. Namun, pernyataan itu memperlihatkan adanya perdebatan publik yang lebih luas mengenai kemandirian politik, demokrasi, dan persoalan dinasti politik di Indonesia.
2. Wawan Mattaliu: Kompromi Politik Merupakan Jalan Terbaik Mengakhiri Kegaduhan
Berbeda dengan kritik Tiyo, Ketua DPC PKB Kabupaten Maros, Wawan Mattaliu, yang juga merupakan mantan legislator DPRD Provinsi Sulawesi Selatan selama dua periode sekaligus pendiri Laskar Orang Biasa Kabupaten Maros, melihat perkembangan tersebut dari perspektif stabilitas politik dan kepentingan bangsa.
Wawan menilai bahwa pengunduran diri Gibran dapat menjadi titik kompromi politik terbaik untuk mengakhiri spekulasi publik yang selama ini berkembang.
Menurutnya, bangsa Indonesia sudah terlalu lelah menghadapi kegaduhan politik yang tidak substantif. Karena itu, energi nasional seharusnya diarahkan pada persoalan yang lebih mendesak, terutama peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan bangsa.
"Ini titik kompromi politik yang paling baik, karena segera memupus spekulasi publik."
"Kita sudah terlalu lelah dengan kegaduhan yang tidak substantif. Energi bangsa ini tidak boleh diboroskan untuk hal yang tidak produktif."
Pandangan Wawan menekankan pentingnya kedewasaan elite politik dalam menyikapi dinamika kekuasaan. Baginya, penyelesaian persoalan politik tidak semestinya terus-menerus menjadi sumber perpecahan, melainkan momentum untuk mengembalikan perhatian pemerintah kepada kepentingan rakyat.
3. Asri Said: Tiga Kriteria Utama Calon Wakil Presiden Pengganti Gibran
Sementara itu, tokoh pemuda Butta Salewangang, Asri Said, memberikan perhatian lebih jauh terhadap proses regenerasi kepemimpinan nasional.
Asri, yang merupakan mahasiswa Teknik Mesin Universitas Hasanuddin (Unhas) angkatan 1998, mantan Ketua KNPI Maros tahun 2025, dan saat ini menakhodai DPW BKPRMI Provinsi Sulawesi Selatan, menyampaikan bahwa pergantian Wakil Presiden harus menjadi kesempatan menghadirkan figur yang benar-benar mampu menjawab kebutuhan bangsa.
Menurut Asri, setidaknya terdapat tiga kriteria utama yang wajib menjadi pertimbangan dalam menentukan calon Wakil Presiden pengganti Gibran.
Pertama, bersih secara moral dan kuat secara integritas.
Calon Wakil Presiden harus memiliki rekam jejak yang baik, menjunjung tinggi kejujuran, serta mempunyai komitmen kuat terhadap amanah dan tanggung jawab konstitusional.
Kedua, cerdas, berpengalaman, dan terbukti melalui kerja nyata.
Indonesia membutuhkan figur yang bukan hanya memiliki kemampuan intelektual dan komunikasi politik, tetapi juga mempunyai pengalaman kepemimpinan serta rekam jejak pengabdian yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ketiga, merakyat, memiliki visi kebangsaan, dan bersifat muwahid (pemersatu).
Calon Wakil Presiden harus mampu diterima oleh berbagai kelompok masyarakat, tidak terjebak pada kepentingan golongan, serta mempunyai kemampuan merawat persatuan di tengah perbedaan.
Asri menambahkan:
"Sebagai generasi muda bangsa, kami berharap hadirnya Wakil Presiden baru bukan sekadar menjadi proses pergantian kepemimpinan untuk mengisi kekosongan jabatan, melainkan mampu membawa semangat pembaruan, memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa, serta menghadirkan perubahan positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara."
"Terutama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan berkeadilan."
Menurutnya, momentum pergantian kepemimpinan nasional harus menjadi kesempatan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara, sekaligus membuka ruang bagi hadirnya kepemimpinan yang lebih inklusif dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
PEMAKZULAN ATAU PENGUNDURAN DIRI: MANA JALAN KONSTITUSIONALNYA?
Secara faktual, Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR RI pada Kamis, 12 November 2026. Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa surat tersebut diterima dan akan ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional.
Sebelumnya, DPR juga telah mengagendakan pembahasan usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait kemungkinan pemakzulan Gibran. Namun, agenda rapat paripurna tersebut dibatalkan setelah surat pengunduran diri disampaikan kepada MPR.
Dengan demikian, perkembangan politik saat ini telah bergeser dari perdebatan mengenai pemakzulan menuju proses penindaklanjutan pengunduran diri dan pengisian jabatan Wakil Presiden sesuai konstitusi.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, juga menjelaskan bahwa pernyataan berhenti atas permintaan sendiri tidak memerlukan persetujuan MPR, melainkan ditindaklanjuti dengan konsekuensi konstitusional berupa kekosongan jabatan.
CATATAN REDAKSI: RAKYAT TIDAK BOLEH HANYA MENJADI PENONTON POLITIK
Dari ketiga pandangan tersebut, terdapat satu benang merah yang patut menjadi perhatian bersama: kepentingan bangsa dan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok politik.
Tiyo menghadirkan kritik mengenai kemandirian politik dan persoalan dinasti kekuasaan. Wawan menawarkan kompromi sebagai jalan keluar dari kegaduhan politik. Sementara Asri menekankan pentingnya integritas, kapasitas, pengalaman, dan karakter pemersatu bagi calon pemimpin nasional.
Ketiganya memperlihatkan bahwa persoalan pergantian Wakil Presiden tidak cukup diselesaikan hanya dengan mengisi kursi kekuasaan yang kosong.
Lebih dari itu, publik membutuhkan kepastian konstitusional, transparansi proses politik, dan figur pemimpin yang mampu membuktikan pengabdiannya melalui kerja nyata.
Sebab, yang dibutuhkan Indonesia bukan sekadar Wakil Presiden baru, melainkan kepemimpinan yang mampu menghadirkan harapan baru, menjaga persatuan, dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata.